Aliansi Gerakan Reforma Agraria Jabar Sebut Proyek Kereta Cepat Dipaksakan

Aliansi Gerakan Reforma Agraria Jabar Sebut Proyek Kereta Cepat Dipaksakan
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Jawa Barat menilai proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung  tersebut "dipaksakan" lantaran semua prosesnya serba cepat dan tanpa ada pengkajian lebih jauh soal dampak kedepannya.

"Dari segi instrumen aturan saja bisa dilihat. Ada sedikit tekanan kepada pemerintah daerah agar mendukung proyek kereta cepat ini," ujar Ketua Agra Jawa Barat, Wowon Muhammad Taufik, di Kampus Teknik Sipil ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Ia mencontohkan jika ada aturan di daerah yang menghambat proyek kereta cepat ini harus dicabut atau direvisi.

Menurut Wowon, hal tersebut memberikan kesan jika pemerintah pusat bersikap otoriter untuk proyek kereta cepat tersebut.

Sebaliknya masyarakat yang akan merasakan adanya proyek itu pun tidak pernah mendapatkan kejelasan secara rinci mengenai manfaat dan dampak kedepannya.

"Kalau bicara manfaatnya kereta cepat sama sekali tidak berguna bagi rakyat khususnya bagi kaum tani," katanya.

Ia menyebut kalau masalah meningkatkan ekonomi rakyat khususnya Jabar, seharusnya petani yang harus diutamakan.

"Pemerintah harus mendorong kaum tani secara ekonomi kalau bicara kedaulatan pangan. Sementara tanah buat petani ini dirampas seperti yang di kawasan PTPN VIII," ujar Wowon.

Soal perampasan tanah, Wowon menilai, ada sekitar 1000 hektare tanah milik warga di kawasan PTPN VIII yang akan beralihfungsi untuk proyek kereta cepat.

Sebab proyek kereta cepat itu membutuhkan lahan sekitar 3000 hektare di kawasan perkebunan PTPN VIII.

Namun pada kenyataannya lahan milik PTPN VIII itu tidak berada dalam satu hamparan.

"Kalau dilihat kawasan PTPN itu 3.400 hektare, sementara kebutuhan 3.000 hektare. Namun hanya 2.000 hektare yang berada di satu titik, sementara sisanya akan membutuhkan tanah-tanah milik rakyat yang diambil secara paksa karena instumennya pun tidak jelas dan tidak diberi ruang untuk negoisasi sehingga warga tidak bisa menyampaikan pendapat dan melakukan penolakan," ujar Wowon.

Diakui Wowon, kondisi perkebunan PTPN VIII memang mengalami kemerosotan akhir-akhir ini.

Namun keberadaan perkebunan itu menjadi penopang hidup bagi 5.000 kepala keluarga yang sebagian besar beprofesi sebagai petani.

"Seharusnya, pemerintah mengalihfungsikan kawasan PTPN VIII ke usaha pertanian lainnya.

Bukan malah ke properti yang menguntungkan investor dan industri besar berteknologi tinggi," kata Wowon.

Prediksi pemerintah yang menyebutkan proyek kereta cepat akan menguntungkan itu hanya semu.

Menurutnya, proyek kereta cepat itu tidak akan menguntungkan masyarakat apapun alasannya menyusul proyek tersebut digenjot dengan dengan investasi dan hutang. Itu mengapa pihaknya sangat mendukung penolakan terhadap proyek tersebut.

"Akan ada situasi lebih buruk lagi dengan proyek yang menggunakan lahan sangat luas itu. Contoh Tol Cipularang, usaha rakyat di beberapa titik yang tadinya ramai sekali menjadi bangkrut karena ada pembangunan. Kereta api cepat juga lebih dari itu, tak hanya pedagang saja," ujar Wowon.
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar   
Sumber: www.tribunnews.com/regional/2016/04/20/aliansi-gerakan-reforma-agraria-jabar-sebut-proyek-kereta-cepat-dipaksakan